Firman Jaya Daeli Paparkan Prasyarat Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Kepulauan

Selasa, 26 Juni 2018 | 17.29 WIB

Bagikan:
Firman Jaya Daeli saat menjadi pembicara Diskusi Publik Nasional di Jakarta, Minggu (24/6).
Jakarta, SetaraPost - Sebuah Diskusi Publik Tingkat Nasional berlangsung di Jakarta pada Minggu, 24 Juni 2018. Diskusi Nasional yang diselenggarakan ormas GPNP Indonesia Raya ini, bertemakan “Kepulauan Nias Bersatu ?”.

Sejumlah pembicara diundang dan direncanakan hadir untuk menyampaikan pemikiran sekaligus mendiskusikan tema dan berbagai topik bahasan. Beberapa tamu dan undangan juga menghadiri acara tersebut berikut dengan ratusan peserta yang datang dari berbagai kota dan kalangan.

Adapun beberapa pembicara yang diundang panitia, antara lain Prof. Dr. Suahasil Nazara, MSc (Kepala Badan Fiskal Keuangan - Kementerian Keuangan RI) menyampaikan pemikiran perihal “Strategi Dan Kebijakan Berkeadilan Sosial Menuju Percepatan Perekonomian Masyarakat Dan Penguatan Daerah (Kepulauan Nias)”.

Selanjutnya, Dr. Hilarius Duha, SH, MH (Bupati Nias Selatan) diundang untuk membedah topik  “Tugas Dan Tanggungjawab Kepala Daerah Menciptakan Peluang Dan Menghadapi Tantangan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemakmuran (Perspektif Bupati / Konteks Kabupaten)”.

Penyelenggara juga mengundang Firman Jaya Daeli (Mantan Komisi Politik Dan Hukum DPR-RI) yang menyampaikan pemikiran mengenai “Agenda Penguatan Masyarakat Dan Pembangunan Daerah Berbasis Perbatasan Dan Kepulauan”.

Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia /APINDO)  yang diwakili oleh Pengusaha Anton J Supit (Ketua DPP APINDO), diundang untuk membahas “Peluang Dan Tantangan Perekonomian Di Indonesia Khususnya Di Kawasan Perbatasan Dan Kepulauan”.

Panitia juga mengundang Ir. Lakhomizaro Zebua (Walikota Gunungsitoli) untuk membedah topik “Tugas Dan Tanggungjawab Kepala Daerah Menciptakan Peluang Dan Menghadapi Tantangan Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemakmuran (Perspektif Walikota / Konteks Kota)”.

Selain itu, penyelenggara turut mengundang kalangan NGO (Konsultan Dan Aktifis Civil Society) menjadi pembicara, dengan topik bahasan “Agenda Pembangunan Keadilan Sosial Dan Kemakmuran Rakyat Di Daerah Perbatasan Dan Kepulauan”.

Menurut Firman Jaya Daeli, ada beberapa daerah di Indonesia yang secara geopolitik dan geografi merupakan kawasan perbatasan dan kawasan kepulauan. Bahkan ada beberapa daerah yang dapat digolongkan sebagai kawasan yang memiliki “sumberdaya”. Kepulauan Nias (Kepni) termasuk di antara sejumlah daerah di Indonesia yang merupakan kawasan perbatasan dan kepulauan.

"Posisi letak strategis ini harus sejak awal dan selanjutnya menjadi perhatian dan pertimbangan semua pihak ketika mengorganisasikan dan menyelenggarakan penguatan masyarakat dan pembangunan daerah," kata mantan anggota DPR RI ini.

Dia juga menjelaskan bahwa pembangunan daerah berbasis perbatasan dan kepulauan mesti diletakkan dan dilaksanakan dalam konteks dan dalam kerangka kawasan perbatasan dan kepulauan. Sistem perencanaan dan menejemen pembangunan sebaiknya dan seharusnya dilakukan berdasarkan pergumulan, kearifan, dan tantangan lokal kawasan perbatasan dan kepulauan.

"Daerah Kepni juga menjadi semakin baik dan bagus apabila dibangun berdasarkan metode dan pendekatan kawasan berbasis perbatasan dan kepulauan. Pola dan desain sistem pembangunan berbasis kawasan perbatasan dan kepulauan tentu mesti berbeda pola dan desain dengan sistem pembangunan yang bukan kawasan berbasis perbatasan dan kepulauan," papar Firman.

Selanjutnya, dia menganggap agenda dan aksi bersama untuk menumbuhkan penguatan masyarakat pada dasarnya menjadi daftar pekerjaan utama dan mutlak yang mesti digelorakan. Penguatan masyarakat lokal di daerah kawasan berbasis perbatasan dan kepulauan tentu harus bertumpu dan berorientasi pada basis budaya dan akar kultural masyarakat dan daerah setempat.

Bagi Firman, penguatan masyarakat Kepni juga harus digerakkan terus menerus untuk memajukan dan meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian kualitas masyarakat menjadi berarti dan semakin bermakna. Pembangunan daerah harus selalu mendukung dan mesti terus menerus mendorong penguatan masyarakat.

Pembangunan daerah berbasis kawasan dan berbasis masyarakat merupakan panduan dan arahan mutlak untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan. Penguatan masyarakat yang bermuara pada peningkatan kualitas masyarakat (sumberdaya) pada gilirannya menjadi potensi strategis untuk membangun daerah.

Terkait hal ini, dia juga menegaskan, persyaratan awal dan tantangan utama menuju agenda penguatan masyarakat dan pembangunan daerah adalah Gotongroyong. Sistem dan budaya gotongroyong merupakan akar dan kandungan kebudayaan masyarakat, termasuk Kepni yang tergolong kawasan berbasis perbatasan dan kepulauan. (ril)
Bagikan:
KOMENTAR