Kasus Dugaan Korupsi Sisa Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tanah Karo, Pengacara Tersangka Temui Kejanggalan

Kamis, 02 Agustus 2018 | 11.12 WIB

Bagikan:
Medan, Setara Post
Kasus Dugaan Korupsi sisa anggaran Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp.209.930.300 di Dinas Lingkungan Hidup Tanah Karo membuat Erlina Rahma Batu Bara yang juga Bendahara penerimaan di Dinas tersebut menjadi tersangka dan ditahan di Polres Tanah Karo.

Erlina Rahma Batubara yang merupakan staf di Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Kabupaten Tanah Karo ini merangkap sebagai Bendahara penerimaan di Dinas Lingkungan Hidup Tanah Karo dengan surat keputusan Bupati Tanah Karo Nomor.900/018/BPKPAD/2018 tanggal 23/ Januari/2018.

Menyikapi penetapan dan penahanan Erlina Rahma Batubara, kuasa hukumnya Dian Mayasari Sinaga SH dan Salimah SH kepada wartawan, Selasa (31/7/2018) mengatakan pihaknya menemui sejumlah kejanggalan dalam kasus yang menimpa kliennya ini.

Menurutnya, Erlina Rahma Batubara di periksa Inspektorat Kabupaten Tanah Karo tanpa ada surat perintah tugas yang di terima Kliennya dari Inspektorat Kabupaten Tanah Karo. Kliennya juga tidak mengetahui alasan apa yang membuat kliennya diperiksa Inspektorat.

"Apa alasan Klien kami di periksa Inspektorat Tanah Karo tidak tau. Bahkan, Klien kami tidak mengenal dengan pihak Inspektorat yang memeriksa dirinya. Ironisnya, saat Klien kami tiba di kantor Inspektorat Tanah Karo. Dia disuruh membuat surat pernyataan, bahwa Klien kami siap mempertanggung jawabkan sisa anggaran sebesar Rp.209.930.300. Karena klien kami kena tekanan akan di pecat sebagai PNS maka Ia menuruti membuat surat pernyataan, yang di suruh pihak Inspektorat tanah Karo. Saat Klien kami membuat surat pernyataan tersebut, di hadiri Ida Andayani selaku PPK yang merobek surat tanda terima" Ujar Pengacara Erlina Rahma Batubara.

Dikatakan Mayasari Sinaga SH dan Salimah SH lagi, pada tanggal 16/Maret/2018, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Karo, Timotius Ginting SH, Sektaris Lingkungan Hidup Lisma Boru Ginting beserta suami, PPK selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup Ida Andayani beserta suami, Kepala Seksi Lingkungan Hidup, Gloria Hosiana Boru Ginting beserta suami mendatangi kediaman Erlina Rahma Batubara dengan cara tidak sopan.

"Maksud dan tujuan mereka datang kerumah Klien kami untuk meminta sejumlah uang. Ironisnya para pejabat tersebut menuduh ibu Klien penipu. Atas kedatangan mereka yang tidak sopan, membuat anak - anak Klien kami ketakutan,"ungkapnya.

Bahkan, Yang membuat janggal lagi, kedatangan pihak Dinas Lingkungan Hidup ke rumah Klien mereka dengan membawa surat perintah perjalanan Dinas atas nama, Bulan Sembiring SE, Nurleli Sinuraya, Gloria Hosiana Boru Tarigan dan Sempurna ST. Dalam surat perjalanan tersebut, di tanda tangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup Timotius Ginting SH. Tapi dalam surat perjalanan, tidak ada stempel dan nomor surat.

"Saat Timo Timotius Ginting SH, Ida Andayani dan Lisma Boru Ginting datang ke rumah Klien kami mereka tidak memiliki surat tugas untuk meminta dokumen. Di duga, atas kedatangan mereka ilegal karena tidak ada surat perintah tugas dari Inspektorat Kabupaten Tanah Karo untuk meminta uang ganti rugi Negara," Pungkasnya.

Mayasari Sinaga SH juga menjelaskan, Timotius Ginting SH, Ida Andayani, Gloria Hosiana Boru Tarigan dan Lisma Boru Ginting saat di rumah Erlina Rahma Batubara memaksa klien mereka untuk menanda tangan surat somasi yang sudah di tanda tangani Timotius Ginting SH.

"Heranya, surat somasi tersebut di ketik dan di cetak di rumah Klien kami. Bahkan mereka meminta uang sebesar Rp.30 juta dengan alasan untuk membayar ganti rugi Negara. Tapi mereka tidak membawa hasi Audit dari BPK RI. Lalu, dengan rasa takut klien kami hanya menyanggupi memberi uang sebesar Rp.20 juta untuk di serahkan kepada Timotius Ginting. Herannya, uang tersebut di stor ke Kas umum Daerah dengan nama penyetor Lisma Boru Ginting. Selain itu, Klien kami di suruh menanda tangani surat atas kepemilikan dua rumah dan dua mobil sebagai jaminan ganti uang Negara. Akan tetapi, surat Audit kerugian Negara tidak ada," Tegasnya.

Sementara, Kapolres Tanah Karo AKBP Beni Hutajulu saat di konfirmasi terkait penahanan Erlina Rahma Batu Bara melalui handphone seluler Rabu (1/8/2018) mengungkapkan bahwa tersangka ditahan atas hasil Audit dan penyelidikan bahwa Negara mengalami kerugian sebesar Rp.209.930.300.

Terkait adanya kejanggalan serta tekanan yang ditemui oleh kuasa hukum tersangka, Kapolres menghimbau agar kuasa hukum tersangka membuat pengaduan kembali ke pihak Kepolisian.

"Biasa itu bang, sudah di tahan baru mengaku dapat penekanan dari pihak - pihak tertentu. Kalau tidak berbuat, mengapa mengaku atas apa yang di lakukan tersangka. Kasus tersangka ini akan di gelar perkara di Krimsus Polda Sumatera Utara. Atas kebenarannya atau tidak nanti di persidangan bang," Kata Kapolres Tanah Karo, AKBP Beni Hutajulu.

Seperti diketahui, Terkait kasus ini, sebelumnya penyidik Satuan Reskrim Polres Tanah Karo telah memeriksa sejumlah saksi-saksi, diantaranya Kadis Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karo Timotius Ginting, Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Lingkungan Nurleli Br Sinuraya, SP, PPK Ida Andayani, S.Hut, PPTK Gloria Hosianna Br Tarigan, ST dan kuasa BUD Kabupaten Karo Thomy Maryono Tarigan.(Afd)


Bagikan:
KOMENTAR