Setdakab Labuhanbatu Sampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Jumat, 14 September 2018 | 13.59 WIB

Bagikan:

Labuhanbatu, Setara Post.
Setdakab Labuhanbatu, Ahmad Muflih SH.MM mewakili Plt Bupati Labuhanbatu menyampaikan jawaban atas pandangan  umum Fraksi--fraksi  DPRD Labuhanbatu, terhadap penyampaian nota pengantar Bupati atas pembahasan dua buah Ranperda Kabupaten Labuhanbatu yang bersifat pengaturan yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Labuhanbatu, Kamis (13/09/18)

Kata Setdakab secara khusus kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada delapan Fraksi DPRD yang telah menyampaikan tanggapan,saran dan pertanyaan terhadap pengantar yang telah kami sampaikan atas pembahasan dua buah Ranperda yang bersifat pengaturan sebutnya.

Saat menyampaikan nota jawaban tersebut, Setdakab memberikan penjelasan atas tanggapan saran dan pertanyaan dari fraksi-fraksi yakni, fraksi PDI-P, PPP, Amanat Keadilan, Gerindra, Perubahan, Hanura dan fraksi Demokrat secara bersamaan memberikan apresiasi ,dukungan usul dan saran.

Dari fraksi-fraksi ini akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam pembahasan Ranperda tentang perubahan atas Perda Kabupaten Labuhanbatu, nomor 2 Tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu dan pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang retretibusi izin gangguan sehingga dapat diselesaikan. sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Selanjutnya kata Muflih, kami juga memberikan jawaban atas tanggapan dari Fraksi Golkar,tentang pemindahan urusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Dinas Pangan ke Dinas Pertanian.

Urusan pemindahan tersebut telah sesuai dengan. PP Nomor 18 Tahun 2018 tentang perangkat daerah ,dimana penyelenggaraan Pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan ke Khasan daerah.

Lebih lanjut Setdakab Ahmad Muflih menjelaskan,Dinas pertanian dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi dan karakteristik Labuhanbatu,yang pada umumnya terdiri dari daerah pertanian dan perkebunan sehingga pemetaan urusan penyuluhan pertanian lapangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian.

Berkenaan dengan pencabutan izin gangguan, kata Muflih hal ini berdasarkan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 Tahun 2016.

Dampak yang ditimbulkan dari perobahan ini khusus buat Kabupaten Labuhanbatu,menurunnya PAD.walaupun tidak terlalu signifikan, pada Tahun 2016  kita mendapatkan retribusi dari izin gangguan ini sebesar Rp. 11.563.100. atau 0.16 porsen dari jumlah PAD.

Untuk solusinya kita akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pendataan dan penagihan potensi PAD lainnya baik pajak daerah maupun retribusi daerah,kata Muflih.(TN)
Bagikan:
KOMENTAR