Bupati Labura Dan Bupati Labusel Di Periksa Polda Sumut Terkait DBH Dan PBB

Kamis, 02 Mei 2019 | 10.52 WIB

Bagikan:
Medan - Setarapost.
Lagi - lagi pejabat di Sumatera Utara terkenak kasus korupsi. Pasalnya Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut, memeriksa penyelewangan Dana Bagi Hasil (DBH) paja bumi dan Bangunan (PBB). Diduga dana tersebut diselewengkan Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labuhan Selatan (Labusel) Wildan Aswan Tanjung.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Poldasu, Kombes Pol Rony Samtana, saat dikonfirmasi  sejumlah wartawan dilapangan merdeka, Rabu (01/05/2019) mengatakan" Kedua bupati tersebut dipersangkakan jadi tersangka. Untuk saat ini kedua bupati masih bersetatus saksi, tapi bisa naik menjadi tersangka" Ujarnya.

Lanjut Rony Samtana, untuk penetapanya akan digelar oleh penyidik dalam waktu dekat. Sebelumnya kita akan meminta keterangan saksi ahli terlebih dahulu. Kapan kita akan meminta keterangan saksi ahli belum bisa ditentukan, intinya akan kita lakukan dalam waktu dekat.

Guna menindak lanjuti keterangan dari saksi ahli, untuk menentukan keputusan penyidik. Apakah kedua bupati dapat naik statusnya jadi tersangka apa tidak.

" Artinya status tersangkanya akan diambil dari keterangan saksi, dari alat bukti yang sudah kita kumpulkan" Ucap orang nomor 1di Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana.

Informasi yang beredar, sebelumnya Bupati Labura Khairudin Syah Sitorus telah menjalani pemeriksaan di Ditkrimsus Polda Sumut sebagai saksi, Jum'at (26/4/2019), dalam dugaan penyelewengan DBH PBB tahun 2013 sebesar Rp.3 miliar

Untuk Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung, diperiksa sebagai saksi di Ditkrimsus Polda Sumut, Senin (29/4/2019), dalam kasus dugaan penyelewengan DBH PBB tahun 2013 sampai 2015 sebesar Rp.1,9 miliar. (Afd)
Bagikan:
KOMENTAR