Dituduh Mencuri Kabel Listrik, Nurdin Dalimunthe Ajukan Praperadilan

Jumat, 16 Agustus 2019 | 00.19 WIB

Bagikan:
Tapsel - Setarapost.
Melalui kuasa hukumnya, Nurdin Dalimunthe (53) warga Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola mengajukan tuntunan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan terhadap pihak kepolisian dengan Kapolsek Batang Angkola selaku termohon I, Kanit Satreskrim Polsek Batangkola sebagai termohon II dan Penyidik Pembantu Polsek Batang Angkola sebagai termohon III.

Adapun kuasa hukum pemohon Subur Siregar,SH dan Umar Kumala Nasution dalam tuntutannya menyampaikan bahwa pemohon (Nurdin Dalimunthe) ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana "pencurian" yang diketahui terjadi pada 21 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib di warung Nurdin Dalimunthe jalan soropan kelurahan sigalangan kecamatan Batang Angkola sesuai dengan laporan kepolisian no LP/36/VII/2019/SUMUT/TAPSEL/TPS-KOLA, Tanggal 9 Juli 2019.

Atas Laporan Polisi itu, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan menangkap, diperiksa dan dimintai keterangan dalam BAP dan menahannya sehingga pemohon mengajukan gugatan pra peradilan tersebut.

Menurut Kuasa hukum pemohon, LP/36/VII/2019/SUMUT/TAPSEL/TPS-KOLA, Tanggal 9 Juli 2019 terlalu cepat menetapkan pemohon sebagai tersangka dan melakukan penahanan kepada pemohon, sementara kabel listrik/TIK (SR) bekas warna hitam panjang sekira 10 m adalah milik pemohon yang dijual kepada PS dengan harga Rp.50.000,-.

Bahwa untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menetapkan status penahanan maka wajib bagi para pemohon untuk melakukannya gelar perkara sesuai Perkap No 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

" Kuat dugaan para termohon tidak melakukan gelar perkara perihal penetepan tersangka dan penahanan atas diri pemohon, maka kami menilai penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan para termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum. "Ungkap Subur Siregar,SH dalam surat tuntutan praperadilan yang diterima Panitera Negeri Padangsidimpuan atas nama Ballaman Siregar,SH bertanggal 13 Agustus 2019.

Selanjutnya, Kuasa Hukum Pemohon juga mengungkapkan bahwa dalam perkara aquo semestinya dicari dulu keterangan saksi yang berhubungan dengan kasus termohon dan seharusnya para termohon mencari 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup menetapkan pemohon sebagai tersangka dan melakukan penangkapan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (14) KUHAP dan Pasal 17 KUHAP.

Kemudian kuasa hukum pemohon (Nurdin Dalimunthe) juga berpendapat bahwa proses hukum yang dilakukan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka kemudian di tangkap dan ditahan adalah merupakan keputusan yang sangat keliru yang bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini, Kuasa Hukum Nurdin Dalimunthe berharap agar memerintahkan termohon untuk membawa dan memperlihatkan berkas perkara atas nama pemohon untuk diperlihatkan dalam persidangan.

Atas dalil dalil hukum yang disampaikan pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, menetapkan hari sidang serta memberikan amar putusan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan para termohon adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta memerintahkan para termohon untuk segera membebaskan pemohon. (Saut Togi Ritonga)
Bagikan:
KOMENTAR