Gubsu Belum Terbitkan SK Pimpinan DPRD Medan, Hasyim: Kinerja Terkendala, Kita Berharap Bisa Dipercepat

Jumat, 18 Oktober 2019 | 20.39 WIB

Bagikan:
Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE. (Foto: geosiar) 
Setarapost.comDPRD Kota Medan saat ini sedang menunggu Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menerbitkan Surat Keputusan (SK) pimpinan DPRD. SK tersebut sangat dibutuhkan sebagai bentuk legalitas DPRD dalam membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Medan. 

Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE mengatakan, Pokja Tatib DPRD Medan dapat bekerja setelah menerima surat perintah dinas dari Pimpinan Dewan yang defenitif. Sementara pimpinan dewan belum mendapatkan SK dari Gubsu. 

“Anggota DPRD Medan dapat bekerja setelah AKD terbentuk. Sementara pembentukan AKD menunggu hasil kinerja pokja tata tertib (tatib) DPRD Medan. Sementara Pokja dapat bertugas setelah menerima surat perintah dinas dari Pimpinan Dewan defenitif. Jadi semuanya masih menunggu SK Pimpinan dewan sekaligus pelantikan. Kita berharap Gubsu peduli percepatan kerja dewan,” sebut Hasyim SE, Jumat (18/10). 


Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan ini juga berharap SK tersebut sudah turun di akhir bulan Oktober, sehingga DPRD Medan di bulan November susah memiliki pimpinan yang defenitif. 
“Hingga saat ini tidak ada kendala. Mudah-mudahan akhir bulan SK itu sudah turun, sehingga awal Nopember pimpinan defenitif sudah dilantik,” ulangnya.
Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan ini mengatakan, surat permohonan penerbitan SK pimpinan definitif itu sudah berada di Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

“Informasi yang kita dengar sudah berada di Otda,” katanya.
Ia berharap, Pemprovsu dapat segera memproses surat permohonan itu, agar pimpinan definitif DPRD segera terbentuk.

“Kalau sudah definitif, kita (DPRD) bisa bekerja,” ujarnya.

Sejumlah agenda penting DPRD sedikit terkendala, karena belum terbentuknya pimpinan definitif, seperti belum ditetapkannya Tatib dan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD).
“Yang harus menetapkan Tatib dan membentuk AKD itu harus pimpinan definitif. Bahkan, Pokja Tatib mau konsultasi aja harus menunggu pimpinan definitif,” ucapnya.
Hasyim berharap Gubernur Sumut dapat mempercepat proses penerbitan SK pimpinan definitif, agar DPRD Medan dapat segera bekerja.

“Kita berharap bisa dipercepat,” pungkasnya. (geosiar/spc
Bagikan:
KOMENTAR