Ketua DPD PDIP Sumut: Tindakan Kekerasan dan Terorisme Tidak Dapat Ditoleransi

Sabtu, 12 Oktober 2019 | 08.27 WIB

Bagikan:
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih. 
Setarapost.comSeruan Presiden Joko Widodo perang melawan radikalisme pasca penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang patut mendapat apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PDI Perjuangan. Karena keberadaan paham radikalisme yang telah menjurus pada tindakan kekerasan dan terorisme sudah sampai pada ambang batas yang tidak dapat ditoleransi lagi.
Demikian disampaikan Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih melalui siaran pers yang disampaikan Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Dr. Aswan Jaya, Jumat (11/10/2019) siang WIB.
Dikatakannya, paham radikalisme yang sedang berkembang di Indonesia sudah tidak lagi sebatas pada cara berpikir tetapi sudah terorganisir menjadi sebuah gerakan politik. Berbahayanya dari gerakan politik kelompok radikalisme ini adalah mereka tidak mempercayai ruang demokrasi yang konstitusional dalam memenangkan kepentingan politiknya.
Cara-cara terorisme lebih mereka kedepankan dan tidak perduli siapa pun korbannya, termasuk keluarganya sendiri.
Gerakan politik kelompok radikalisme ini sudah menggunakan berbagai cara untuk menteror Masyarakat Indonesia. Mulai dari teror dengan menggunakan bom, bom bunuh diri, penembakan aparat kepolisian, persekusi dan tindakan kekerasan (anarkisme) dan terakhir penikaman dengan menyasar langsung objek serangannya yaitu salah satu tokoh pimpinan di Indonesia.
Seruan perang melawan radikalisme ini sebaiknya langsung pada bentuk yang nyata, dengan menyiapkan berbagai perangkat hukum dan memobilisasi aparat keamanan untuk memburu setiap gerak yang mengandung potensi radikalisme politik
Melibatkan seluruh elemen bangsa juga harus menjadi perhatian dalam melawan radikalisme yang penuh teror ini. Karena potensi terorisme dari gerakan radikalisme politik ini akan memakan korban fisik kepada siapa saja, tidak saja tokoh dan pimpinan bangsa tetapi juga kepada anggota masyarakat yang secara nyata menentang dan ikut melawan gerakan radikalisme politik ini.
PDI Perjuangan juga meminta kepada aparat keamanan untuk mengevaluasi kembali protokoler pengamanan para tokoh di republik ini, terutama kepada presiden, wakil presiden dan para menteri. Peristiwa penikaman terhadap Wiranto menjadi bukti bahwa aparat keamanan lengah dan lalai. Cukuplah hanya sekali ini saja terjadi.
PDI Perjuangan juga mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari berkembangnya gerakan radikalisme politik yang dapat membahayakan kerukunan yang selama ini telah terbangun.
Semoga bangsa Indonesia tetap dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa dan segera keluar dari ujian dan cobaan yang sedang dihadapi. (arusmalaka/spc
Bagikan:
KOMENTAR