Terkait SE Wajib Ijin Gubsu, KPK Ingatkan Ada Aturan yang Dapat Menjerat Jika Menghalangi Proses Hukum

Jumat, 18 Oktober 2019 | 22.49 WIB

Bagikan:
Juru bicara KPK, Febri Diansyah. 
Setarapost.com | Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bernomor 180/8883/2019 tentang Pemeriksaan ASN Terkait Pengaduan Masyarakat yang mengatur setiap aparatur sipil negara wajib melapor dan meminta izin pada Gubernur Sumut apabila mendapatkan panggilan dari aparat penegak hukum, termasuk KPK mendapat respon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Baca juga: [HOTNEWS] Walikota Medan Kena OTT, Pagi Ini Dibawa Ke Jakarta

KPK mengingatkan Gubernur Sumut agar tidak mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

"Kami tidak mendapatkan informasi resmi terkait dengan surat tersebut. Namun, jika ada surat-surat sejenis jangan sampai bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan aturan yg lebih tinggi," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (8/10).


Dia menerangkan, setiap warga negara harus taat terhadap panggilan atau proses hukum, khususnya di KPK. Dia juga mengingatkan ada aturan yang bisa menjerat setiap orang yang menghalang-halangi proses hukum di KPK.

"Hadir sebagai saksi atau tersangka adalah kewajiban hukum. Dan perlu juga kami ingatkan, jika ada pihak-pihak yang menghambat penanganan kasus korupsi, baik terhadap saksi atau tersangka, maka ada ancaman pidana," jelas dia. (jpnn/spc
Bagikan:
KOMENTAR